March 31, 2021
/
Legalitas

INILAH DEFINISI PKP, NON PKP, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEUNTUNGAN DARI PENGUKUHAN PKP

Sudah menjadi impian banyak orang untuk menjadi seorang pengusaha bukan? Banyak orang yang menganggap menjadi seorang pengusaha ini adalah salah satu cara untuk menggapai kebebasan finansial.

Namun, tentu lebih dari itu, menjadi seorang pengusaha juga dapat menjadi salah satu cara untuk kita dalam berkontribusi dalam membangun negara ini. Salah satunya melalui pajak yang kita bayarkan.

Pajak dipungut dari berbagai macam objek pajak. Objek pajak ini meliputi badan usaha, kelompok, hingga perorangan. Serta, salah satu objek pajak yang dapat mampu memberikan masukan yang cukup besar guna digunakan untuk pembangunan negara ini adalah para pengusaha. Objek pajak pengusaha ini biasa diberikan sebutan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP.

Seperti yang kita ketahui bersama, pengusaha adalah orang per orang atau badan hukum dalam bentuk apapun. Dimana dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mampu menghasilkan barang atau menawarkan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, dari barang yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan ini terdapat pajak yang perlu ditarik. Hal ini biasa disebut sebagai BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak).

PERBEDAAN PKP DAN NON-PKP BESERTA HAK DAN KEWAJIBAN NYA

Bisnis dan pajak adalah dua hal yang sangat berkaitan. Dalam dunia perpajakan pengusaha dengan bisnisnya terbagi menjadi dua, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pemungut PPN dan non-PKP.

PKP merupakan golongan yang diberikan kepada pengusaha dengan omzet mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Untuk pengusaha golongan ini sebagaimana sudah diatur pada UU n0. 16 tahun 2000 dimana pihak pengusaha ini harus melakukan pembayaran pajak terhadap barang (BKP) yang diperjual belikan dan atau jasa (JKP) yang ditawarkan dengan jumlah sesuai UU PPN.

Kemudian non-PKP, merupakan golongan yang diberikan kepada pengusaha dengan omzet sebaliknya atau dapat dikatakan sebagai pengusaha kecil. Sehingga, dengan kata lain pengusaha non–PKP ini tidak bisa dan tidak perlu melakukan segala hal dan kewajiban yang ditangguhkan kepada PKP. Sebaliknya jika sewaktu – waktu omzet non PKP ini mampu mencapai angka yang ditentukan. Maka pihak non–PKP ini wajib mengukuhkan usahanya sebagai PKP.

Jika seseorang pengusaha non-PKP ingin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Sudah pasti yang bersangkutan ini harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak (NPPKP).  

Berikut ini syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pengusaha non-PKP yang ingin mengukuhkan dirinya menjadi PKP, syarat ini diantaranya:

  1. Berdasarkan PMK Nomor197/PMK.03/2013 telah ditetapkan bahwa perusahaan yang omzet nya tidak mencapai Rp 4,8 miliar. Maka tidak diwajibkan sebagai PKP. Dimana seorang pengusaha dengan penghasilan tersebut akan masuk klasifikasi pengusaha kecil dan non–PKP.
  2. Bagi seorang pribadi atau pun badan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan NPPKP. Apabila untuk peredaran usaha atau omzet dalam satu tahun saja dapat mencapai hingga Rp 4.800.000.000juta.
  3. Akan tetapi bagi PKP yang peredaran bruto/omzet nyamemang di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Maka sudah pasti dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

KEWAJIBAN PKP YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PENGUSAHA

Jika Anda sudah memenuhi syarat sebagai seorang PKP, maka sebagai PKP terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi dan dipatuhi. Tentu, hal ini bukan bermaksud untuk membebani para pengusaha, melainkan untuk negara ini sendiri lewat pembangunan yang dilakukan dan pengusaha itu sendiri melalui layanan-layanan yang nantinya dapat mereka dapatkan. Kewajiban – kewajiban ini meliputi:

  • Pengusaha atau pemilik usaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN/PPnBM terutang.
  • Pengusaha yang sudah PKP juga wajib menyetorkan PPN/ PPnBM terutang yang kurang bayar.
  • Setelah memungut dan menyetorkan. Maka dalam hal ini pengusaha yang sudah PKP ini wajib melaporkan atau menyampaikan terkait SPT masa PPN /PPnBM yang terutang.
  • Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).

HAK PKP YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PENGUSAHA

Meskipun terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi, PKP juga mendapatkan beberapa hak yang dapat mereka gunakan untuk mengurangi beban kewajiban sebagai PKP apabila sewaktu-waktu PKP sedang mengalami keberatan. Hak-hak ini meliputi:

  • Pelaku usaha atau pengusaha ini dapat melakukan pengkreditan pajak, masukan atas perolehan BKP/JKP.
  • Pelaku usaha atau pengusaha ini dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang PKP bayarkan.

KEUNTUNGAN PERUSAHAAN YANG MENGUKUHKAN PKP

Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kewajiban membayar pajak bagi PKP selain berguna untuk pembangunan negara, namun kewajiban ini juga memberikan keuntungan bagi para PKP itu sendiri dengan diperolehnya beberap pelayanan. Bahkan untuk pengusaha kecil sekalipun, yaitu non-PKP, sampa juga ada yang tergiur untuk dapat mengungukah diri sebagai PKP.

Namun, apakah pengusaha non-PKP ini harus menunggu omzetnya mencapai yang sudah ditentukan? Tenang, hal ini tidak diharuskan, karena untuk pengusaha dengan omzet dibawah ketentuan hanya tidak diwajibkan menjadi PKP. Sehingga, meskipun omzet mereka dibawah dari ketentuan yang berlaku, pengusaha non-PKP tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP.

Lalu, apa saja keuntungan yang juga dapat membuat para non-PKP ikut tergiur untuk dapat menjadi PKP? Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat membuka peluang dalam memperluas usaha Anda, diantaranya:

  1. Perusahaan akan memiliki faktur pajak yang dianggap besar. Sehingga dapat membawa pengaruh ketika inginmenjalin kerja sama dengan perusahaan lain.
  2. Perusahaan pun dapat dinilai memiliki sistem yang baik. Selain itu legal hukum dan patuh dalam membayar pajak.
  3. Perusahaan juga mampu melakukan transaksi penjualan kepada bendaharawan pemerintahan.  Sehingga Anda dapat mengikuti kegiatan lelang yang telah diadakan oleh pemerintah.
  4. Pola produksi dan investasi usaha yang dapat menjadi lebih baik. arena investasi BKP/JKP dapat dibebankan kepada konsumen.
  5. Mendorong penerimaan PPN secara optimal. Dimana harga jual menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan pajak untuk masukannya telah dapat dikreditkan meskipun belum terjadi penyerahan.

Layanan Penyedia Pengurusan PKP dan Legalitas Usaha Yang Terpercaya Dan Berpengalaman

Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai PKP dan keuntungan menjadi PKP.  Untuk mempermudah Anda dalam melakukan pengurusan pengukuhan menjadi PKP, kami senantiasa menawarkan kepada Anda jasa pengurusan PKP.

Bagi Anda yang sedang membutuhkan bantuan akan hal ini ada baiknya Anda menjalin kerja sama bersama My Legalitas.  Hadirnya perusahaan kami ini bertujuan untuk membantu para pengusaha atau kelompok yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan secara profesional serta legal terutama pengusaha yang berada di daerah JABODETABEK.

Untuk kerja sama dengan jasa legalitas My Legalitas pun dapat dilakukan secara langsung atau online. Untuk informasi lebih lengkap seputar PKP dan lain –lain, Anda dapat menghubungi tim kami yang kontaknya sudah tertera pada laman website kami.